Mendefinisikan Negara Palestina

[ 12/05/2008 - 01:59 ]

Dr. Ahmad Yusuf Ahmad Ittihad Emiret Pasca pertemuannya dengan presiden Palestina Mahmod Abbas, presiden AS George W. Bush menegaskan pihaknya masih optimis bahwa Palestina dan Israel masih mungkin menemukan kesepakatan “mendefinisikan” negara Palestina di akhir masa jabatan presiden AS awal tahun depan. Kita sudah jemu dengan diplomasi Amerika yang kerap menegaskan bahwa Bush adalah presiden Amerika pertama yang mengadopsi gagasan pendirian negara Palestina. Bahkan mendasarkannya kepada DK PBB dan representasi loncatan besar politik Amerika dan perkembangan konflik. Kita lelah disuguhi pertanyaan; negara apa ini? setelah syiar muncul detail: apa saja wilayah negara ini? siapa rakyatnya? Apa tabiat kedaulatan dan sistem pemerintahannya? Jadi masalahnya, cukup dengan semua masalah status peta konflik Palestina – Israel. Optimisme Bush di atas seakan menjadi kabar gembira. Dengan demikian, ia berusaha menyelamatkan tujuan yang pernah dideklarasikan bahwa kesepakatan akhir Palestina dan Israel di akhir tahun 2008. Pejabat-pejabat Amerika tidak pernah jujur mengungkap pelajaran pengalaman masa lalu soal perkembangan konflik Arab – Israel. Yakni pelajaran bahwa perundingan pasca perang 1967 mengarah kepada jalan yang sangat lamban. Selama 40 tahun sejak perang itu, perundingan hanya ‘membuahkan hasil dalam konflik Mesir – Israel atau Jordan – Israel yang mencapai kesepakatan tahun 1993, juga kesepakatan PLO yang menguasai Tepi Barat setelah keputusan Rabat tahun 1974, kemudian Jordania yang menarik dari Tepi Barat tahun 1988. Lebih dari itu, kesepakatan yang dicapai Israel dan Mesir tidak menjadi kiasan. Sebab Israel bertujuan di balik itu untuk meraup keuntungan dari pada kerugian yang ia rengkuh akibat menarik diri dari Sinai. Kelambanan dalam proses perundingan ini kembali kepada dua faktor: pertama, kepelikan dan bercabangnya konflik dengan masalah lain. Konflik seperti ini jarang terjadi dengan konflik dunia lainnya. Kedua, kesengajaan Israel mengendalikan perundingan damai karena ia menganggap waktu masih berpihak kepadanya sehingga ia masih mungkin mengintensifkan aksi permukiman terutama di kota Al-Quds. ini artinya, semua jadwal perundingan tidak berlaku. Kesepakatan Cam David 1978 menentukan waktu lima tahun untuk menemukan kesepakatan final tahun. Namun itu tidak pernah terjadi. Rencana keamanan Peta Jalan tahun 2003 memutuskan untuk mendirikan negara Palestina tahun 2005. Itu juga tidak pernah terjadi. Kemudian Presiden AS meralatnya untuk mewujudkan tujuan itu hingga tahun 2009. Khawatir tidak ada tanggung jawab karena Bush akan meninggalkan pemerintahan, maka di konferensi Annapolis ditentukan pemecahan final masalah Palestina – Israel itu di akhir tahun 2008. Namun Israel secara resmi menyatakan kesepakatan itu tidak mungkin dicapai dalam setahun. Kecenderungan semua petinggi Amerika ingin menampakkan gejolak dalam konflik Arab – Israel sebelum akhir masa pemerintahannya. Terutama Bush yang paling berkempentingan dalam hal ini. Selama delapan tahun pemerintahannya dengan tangan kosong pencapaian. Tidak pula dianggap meningkatkan kesejateraan ekonomis AS yang di masa pemerintahan sebelumnya tercapai. Bahkan popularitasnya turun drastis. Ia dianggap gagal memerangi terorisme. Karenanya, meski tujuan kesepakatan Palestina dan Israel untuk menemukan “definisi” negara Palestina di awal tahun 2009, tanpaknya mengalami kemunduran dalam pendirian negara Palestina atau masalah final di tenggat waktu tersebut. Tujuan definisi ini sendiri masih menjadi cita-cita konflik Palestina – Israel. Dengan dengan definisi paling sederhana adalah “rakyat (bangsa), teritorial dan pemerintahan”. Karenanya, “bangsa”nya juga membutuhkan definisi. Ini tentu menjurus kepada masalah pengungsi Palestina yang pelik itu. Bahkan kepada warga Palestina jajahan tahun 1948 yang memiliki identitas kebangsaan Israel dimana Israel sendiri melepaskan diri dari sana sehingga negara Israel benar-benar murni. Israel ingin membebaskan diri dari bom waktu demografi Palestina. tanpaknya masalah definisi bangsa Palestina ini bukan masalah mudah sehingga bisa dicapai selama tahun 2009. Sementara masalah “teritorial” harus dilakukan penentuan perbatasan negara Palestina. Ini menjalar ke masalah lain seperti nasib Al-Quds timur. Apalagi Israel masih ingin mempertahankan Al-Quds sebagai ibukota mereka. Ditambah lagi Israel tidak pernah berniat untuk menarik diri dari wilayah yang mereka jajah di Tepi Barat. malah mereka meningkatkan aktifitas permukiman Yahudi yang besar. Definisi “pemerintahan” mengharuskan adanya kedaulatan negara Palestina dalam menggadapi Israel dan sampai dimana keterwakilan pemerintahan terhadap semua kekuatan politik Palestina. Karenanya, pemerintahan Amerika intervensi terhadap Israel dalam menekan Hamas dan tidak mengakuinya sebagai kekuatan politik yang mewakili mayoritas rakyat Palestina. Jadi definisi negara bukan pelarian dari perundingan final bagi konflik jika presiden Bush memahami kepelikannya. Kalau ada orang yang menyenangi presiden Amerika maka nasehatilah ia agar menjauh dari konflik ini. Sebab Bush tidak begitu baik mengenal hakikat konflik ini. Hak-hak rakyat Palestina bukan taruhan bagi negara yang tidak jelas atau sementara. Hak-hak rakyat Palestina adalah amanat di pundak faksi-faksi pejuang Palestina seluruhnya. Karenanya, mereka harus menyadari bahwa perpecahan mereka adalah penyebab bencana ini semua. Titik awal mengembalikan hak-hak rakyat Palestina adalah dengan bersatunya faksi-faksi pejuang Palestina itu. (bn-bsyr)